MAKI Nilai KPK Stop Penyelidikan Sangkaan Gratifikasi Lili Pintauli secara Tidak Syah Perkumpulan Warga Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memandang, Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) sudah hentikan proses penyelidikan sangkaan akseptasi gratifikasi berbentuk fasilitas dan ticket melihat MotoGP dari PT Pertamina (Persero) pada bekas komisioner Lili Pintauli Siregar. Hal tersebut tersingkap dalam arsip …
Read More »MAKI Nilai KPK Stop Penyelidikan Sangkaan Gratifikasi Lili Pintauli secara Tidak Syah
MAKI Nilai KPK Stop Penyelidikan Sangkaan Gratifikasi Lili Pintauli secara Tidak Syah Perkumpulan Wa…
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinir dengan Kejati supaya Kasus Fatia-Haris Tidak Naik ke Persidangan
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinir dengan Kejati supaya Kasus Fatia-Haris Tidak Naik ke Persidangan…
UU Cipta Kerja: Pebisnis Bayar Gaji di Bawah Minimal Dipenjara 4 Tahun
UU Cipta Kerja: Pebisnis Bayar Gaji di Bawah Minimal Dipenjara 4 Tahun Ketentuan Alternatif Undang-U…
Perbandingan dengan Orba, Mahfud: Dahulu, Jika Calonnya Bukan Pak Harto, Diamankan!
Perbandingan dengan Orba, Mahfud: Dahulu, Jika Calonnya Bukan Pak Harto, Diamankan! Menteri Koordina…
Masalah Dibawa Masuk Pemerintahan, Prabowo: Umumnya yang Kalah Disaksikan Saja Tidak
Masalah Dibawa Masuk Pemerintahan, Prabowo: Umumnya yang Kalah Disaksikan Saja Tidak Menteri Pertaha…
Recent Posts
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinir dengan Kejati supaya Kasus Fatia-Haris Tidak Naik ke Persidangan
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinir dengan Kejati supaya Kasus Fatia-Haris Tidak Naik ke Persidangan Komisi untuk Orang Lenyap dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menggerakkan supaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta supaya kasus Fatia-Haris tidak naik ke pengadilan. Hal tersebut diutarakan periset …
Read More »UU Cipta Kerja: Pebisnis Bayar Gaji di Bawah Minimal Dipenjara 4 Tahun
UU Cipta Kerja: Pebisnis Bayar Gaji di Bawah Minimal Dipenjara 4 Tahun Ketentuan Alternatif Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang ditetapkan jadi Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Masyarakat (DPR) ikut atur ancaman penjara sepanjang empat tahun untuk pebisnis yang bayar …
Read More »Perbandingan dengan Orba, Mahfud: Dahulu, Jika Calonnya Bukan Pak Harto, Diamankan!
Perbandingan dengan Orba, Mahfud: Dahulu, Jika Calonnya Bukan Pak Harto, Diamankan! Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memandang, sekarang ini gampang untuk siapa pun untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Menurut Mahfud, keadaan seperti saat ini tidak ada pada periode pemerintah Presiden ke-2 RI Soeharto atau …
Read More »Masalah Dibawa Masuk Pemerintahan, Prabowo: Umumnya yang Kalah Disaksikan Saja Tidak
Masalah Dibawa Masuk Pemerintahan, Prabowo: Umumnya yang Kalah Disaksikan Saja Tidak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpandangan, warga seharusnya tidak menanyakan ke dianya masalah argumen terima ajakan Presiden Joko Widodo masuk ke dalam pemerintah. Menurut Prabowo, khalayak seharusnya menanyakan ke Jokowi argumen ajak dianya masuk ke dalam pemerintah karena faksi yang …
Read More »Jokowi: RI Ingin Menjadikan ASEAN Masih tetap Penting dan Berkaitan Untuk Dunia
Jokowi: RI Ingin Menjadikan ASEAN Masih tetap Penting dan Berkaitan Untuk Dunia Presiden Joko Wododo memperjelas lagi beberapa fokus keketuaan Indonesia di ASEAN. Salah satunya untuk jaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. “Fokus keketuaan Indonesia di ASEAN ialah jadikan ASEAN masih tetap penting dan berkaitan untuk masyarakatnya dan untuk dunia,” tutur …
Read More »Kepala Bea Cukai Makassar Sangkal Punyai Istana di Cibubur: Belum Diturunkan
Kepala Bea Cukai Makassar Sangkal Punyai Istana di Cibubur: Belum Diturunkan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono menentang rumah eksklusif bak ‘istana’ di Cibubur yang tidak masuk ke Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Negara (LHKPN) sebagai kepunyaannya. Andhi menjelaskan, rumah itu dihuni orang-tua dan belum sempat diturunkan padanya. Pengakuan ini …
Read More »Polri Kerahkan 2.716 Personil Berkaitan Penyelamatan Piala Dunia U20 2023
Polri Kerahkan 2.716 Personil Berkaitan Penyelamatan Piala Dunia U20 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan kerahkan sekitar 2.716 personil dalam rencana penyelamatan Piala Dunia U20 tahun 2023. Adapun U20 diadakan di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni. Ada 24 negara yang hendak berlaga di Piala Dunia U20 2023. …
Read More »Mahfud Adukan 467 Karyawan Kemenkeu yang Diperhitungkan Kerjakan Pencucian Uang
Mahfud Adukan 467 Karyawan Kemenkeu yang Diperhitungkan Kerjakan Pencucian Uang Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, ada 467 karyawan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diperhitungkan lakukan pencucian uang. Hal tersebut diutarakan Mahfud sesudah melangsungkan tatap muka dengan Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara dan barisan di …
Read More »Konstruksi Mekanisme Pertahanan Kompi Zeni TNI Jadi Percontohan di Kamp Perdamaian PBB di Kongo
Konstruksi Mekanisme Pertahanan Kompi Zeni TNI Jadi Percontohan di Kamp Perdamaian PBB di Kongo Konstruksi mekanisme pertahanan yang dibuat Kompi Zeni TNI jadi percontohan di kamp Mission in the Democratic Republik of Congo atau Monusco, Mavivi, Kongo. Dijumpai, TNI bergabung dalam Monusco, yaitu pasukan penjaga perdamaian Federasi Bangsa-Bangsa (PBB) di …
Read More »Panglima Yudo: Selandia Baru Pasarkan Kontribusi Mencari Pilot Susi Air, tetapi Kami Saat ini masih Sanggup Tuntaskan
Panglima Yudo: Selandia Baru Pasarkan Kontribusi Mencari Pilot Susi Air, tetapi Kami Saat ini masih Sanggup Tuntaskan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan jika pemerintahan Selandia Baru sebelumnya sempat tawarkan dana untuk penelusuran pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens (37) yang ditawan barisan kriminil membawa senjata (KKB). Penawaran itu dikatakan …
Read More »KPU Tidak Datangkan Saksi Temui Sempurna di PN Jakpus, Perludem: Pertanyaan Besar
KPU Tidak Datangkan Saksi Temui Sempurna di PN Jakpus, Perludem: Pertanyaan Besar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menanyakan Komisi Penyeleksian Umum (KPU) RI yang tidak mendatangkan saksi/pakar dalam hadapi tuntutan perdata Partai Masyarakat Adil Makmur (Sempurna) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, …
Read More »Surya Paloh Yakinkan Anies Teruskan Program Jokowi, Pemerhati Sebutkan Dapat Bikin rugi Anies
Surya Paloh Yakinkan Anies Teruskan Program Jokowi, Pemerhati Sebutkan Dapat Bikin rugi Anies Pemerhati politik dari Kampus Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menjelaskan, bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah telanjur jadi antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hingga, Ujang memandang, pengakuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang pastikan Anies akan …
Read More »Temui Pemilu 2024, Kemenkominfo Atur Tutorial Temui Fake News dan Disinformasi
Temui Pemilu 2024, Kemenkominfo Atur Tutorial Temui Fake News dan Disinformasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melangsungkan workshop pengaturan pendoman untuk menahan penebaran informasi palsu dan disinformasi di beberapa negara anggota Federasi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Direktur Jenderal Info dan Komunikasi Khalayak (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan, faksinya ajukan …
Read More »Keputusan PN Jakpus masalah Penangguhan Pemilu Disebutkan Teror untuk Demokrasi
Keputusan PN Jakpus masalah Penangguhan Pemilu Disebutkan Teror untuk Demokrasi Ahli hukum tata negara Kampus Andalas, Feri Amsari, memandang keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) masalah penangguhan Pemilu 2024 sebagai teror untuk demokrasi di Indonesia. Karena, Feri menjelaskan jika keputusan itu berlawanan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun …
Read More »-
MAKI Nilai KPK Stop Penyelidikan Sangkaan Gratifikasi Lili Pintauli secara Tidak Syah
MAKI Nilai KPK Stop Penyelidikan Sangkaan Gratifikasi Lili Pintauli secara Tidak Syah Perkumpulan Warga Anti-Korupsi …
Read More » -
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinir dengan Kejati supaya Kasus Fatia-Haris Tidak Naik ke Persidangan
-
UU Cipta Kerja: Pebisnis Bayar Gaji di Bawah Minimal Dipenjara 4 Tahun
-
Perbandingan dengan Orba, Mahfud: Dahulu, Jika Calonnya Bukan Pak Harto, Diamankan!
-
Masalah Dibawa Masuk Pemerintahan, Prabowo: Umumnya yang Kalah Disaksikan Saja Tidak
-
MAKI Nilai KPK Stop Penyelidikan Sangkaan Gratifikasi Lili Pintauli secara Tidak Syah
MAKI Nilai KPK Stop Penyelidikan Sangkaan Gratifikasi Lili Pintauli secara Tidak Syah Perkumpulan Warga Anti-Korupsi …
Read More » -
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinir dengan Kejati supaya Kasus Fatia-Haris Tidak Naik ke Persidangan
-
UU Cipta Kerja: Pebisnis Bayar Gaji di Bawah Minimal Dipenjara 4 Tahun
-
Perbandingan dengan Orba, Mahfud: Dahulu, Jika Calonnya Bukan Pak Harto, Diamankan!
-
Masalah Dibawa Masuk Pemerintahan, Prabowo: Umumnya yang Kalah Disaksikan Saja Tidak
-
KPK Pelajari Kasus Suap MA Melalui Manajer Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta
KPK Pelajari Kasus Suap MA Melalui Manajer Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta Komisi Pemberantasan Korupsi …
Read More » -
Rekonstruksi Ulangi Kecelakaan Mahasiswa UI, Polda Metro Akan Undang Keluarga Hasya
-
4 Pengakuan Sri Mulyani masalah Keadaan Ekonomi Terbaru sampai Berita Digadang-gadang Jadi Gubernur BI
-
Rumor Reshuffle Semakin Marak, Jokowi Gelar Rapat Tanpa 2 Menteri dari NasDem
-
Minyak Dunia Ambles, Harga BBM Subsidi Turut Turun?