BPHN Selekasnya Koordinasi dengan Kemenaker dan Baleg DPR Ulas RUU PPRT

BPHN Selekasnya Koordinasi dengan Kemenaker dan Baleg DPR Ulas RUU PPRT

Kepala Badan Pembimbingan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Widodo Ekatjahjana akui faksinya telah diperintah Menkumham Yasonna Laoly untuk tindak lanjuti instruksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Instruksi terkait dengan Perancangan Undang-Undang mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Jokowi ingin RUU PPRT selekasnya ditetapkan.]

“Betul, saya telah diperintah Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk selekasnya tindak lanjuti dan lakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Baleg DPR berkaitan pengaturan dan ulasan RUU PPRT itu,” tutur Widodo dalam penjelasannya.

BPHN, lanjut Widodo, akan selekasnya bekerjasama dengan Baleg DPR supaya selekasnya dikirim draf RUU itu ke pemerintahan. Menurut Widodo, sesudah draf RUU diterima pemerintahan, faksinya bersama kementerian dan lembaga berkaitan akan bekerjasama percepat pengaturan Daftar Pendataan Permasalahan (DIM) sekalian sampaikan DIM itu ke DPR untuk dilaksanakan ulasan bersama.

Widodo menjelaskan, RUU PPRT telah masuk Prolegnas Prioritas 2023 prakarsa DPR sebelumnya setelah diputuskan dalam Prolegnas Periode Menengah Masa 2020-2024. Semenjak tahun 2022, draf RUU itu telah usai pengaturan di Baleg dan sekarang ini RUU itu menanti pleno untuk jadi RUU prakarsa DPR.

“Kemauan Presiden supaya RUU PPRT ini selekasnya ditetapkan memperlihatkan loyalitas yang kuat dan bukti yang riil, jika pemerintahan datang membuat perlindungan hak-hak PRT. Presiden dalam kerangka ini tengah jalankan perintah konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) supaya negara membuat perlindungan seluruh tumpah darah Indonesia, lebih memajukan kesejahteraan umum, dan sebagainya,” tandas Widodo.

Awalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta DPR selekasnya mengulas dan menetapkan Perancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Berkaitan hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan jika parlemen tidak ingin tergesa-gesa mengulas RUU PPRT. Ia mengatakan, ulasan RUU harus berkualitas.

“Semenjak awalnya masa kami memprioritaskan melakukan ulasan undang-undang itu secara berkualitas, tidak tergesa-gesa, tetapi berkualitas dibanding jumlah, dan itu pasti dengan buka ruangan selebar luasnya untuk dapat terima saran dari khalayak dan komponen bangsa lebih dulu,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan,

Terima Saran Warga

Puan menyebutkan, DPR harus terima saran dari beragam komponen warga untuk menyelesaikan ulasan RUU PPRT.

“Yang perlu kita saksikan ialah apa intisari yang hendak diulas. Bagaimana selanjutnya saran dari warga dan sudah pasti intern pemerintahan dan DPR berkaitan dengan perancangan undang-undang ini, bagaimana dan apa yang hendak dilaksanakan,” katanya.

Menurut dia, RUU PPRT harus dapat membuat perlindungan semua PRT, bukan hanya di Indonesia tetapi yang berada di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia.

“Bagaimana dampak negatif dan positifnya, siapa yang perlu diproteksi, bagaimana selanjutnya undang2 ini jadi satu payung hukum yang bagus, tidak cuma buat PRT, tetapi juga untuk PMI di depan, karena PMI kita kan tidak cuma di asia,” ungkapkan ia.

About admin

Check Also

Pertemuan dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Ajukan pertanyaan Sumber Ongkos Pembangunan IKN

Pertemuan dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Ajukan pertanyaan Sumber Ongkos Pembangunan IKN Anggota Komisi XI …