Jokowi masalah Berita Reshuffle Kabinet 1 Februari: Nantikan

Jokowi masalah Berita Reshuffle Kabinet 1 Februari: Nantikan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjawab masalah rumor reshuffle atau pembongkaran kabinet Indonesia Maju. Saat ditanyakan masalah apa reshuffle kabinet akan dilaksanakan pada 1 Februari 2023, Jokowi tidak menjawab secara jelas.

“Nantikan,” kata Jokowi singkat saat ditanyakan wartawai selesai mengevaluasi Project Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Saluran Banjir Timur di Jakarta Timur,

Jokowi lantas mengakhiri sesion bertanya jawab dengan mass media. Dia segera tinggalkan lokasi inspeksi.

Awalnya, rumor Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan merombak atau reshuffle kabinet Indonesia Maju kembali terhembus beberapa hari akhir. Berembus berita jika menteri-menteri dari Partai Nasdem akan terserang reshuffle kabinet.

Sekarang ini, ada tiga menteri dari Nasdem yang duduk di bangku kabinet. Ke-3 nya yaitu, Menteri Komunikasi dan Informatikan Johnny G.Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Presiden Jokowi sendiri buka peluang akan balik lakukan reshuffle atau pembongkaran kabinet diakhir periode kedudukannya. Tetapi, Jokowi tidak bicara kapan reshuffle kabinet akan dilaksanakan.

“Kemungkinan (reshuffle). Ya kelak,” kata Jokowi singkat ke reporter di Kabupaten Bogor Jawa Barat,

PDIP Meminta Jokowi Penilaian Menteri

Dalam pada itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat minta Jokowi untuk menilai dua menterinya, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Ke-2 menteri itu ialah politisi NasDem.

Djarot mengharap ada penyegaran di intern kabinet supaya bisa memberikan dukungan penuh peraturan Presiden Jokowi.

“Mentan dipelajari, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dipelajari. Semua menteri harus juga dipelajari. Agar apa? Agar ada satu darah baru yang fresh, yang dapat memberikan dukungan penuh peraturan Pak Jokowi untuk menyelesaikan janji-janji kampanyenya,” tutur Djarot di Menteng, Jakarta,

Anggota Komisi IV DPR ini menyentuh permasalahan impor beras. Di tengah-tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras malah naik. Saat musim panen dan harga beras naik, malah ada peraturan impor.

“Terhitung yang sedih saat kita telah di periode lalu, telah gembar gembor swasembada beras, rupanya kita impor beras saat harga naik. Malah pemerintahan harus intervensi donk. Saat musim panen dan harga baik, selanjutnya dibantai sama beras impor,” tutur Djarot.

“Yang kronis kelak, yang sakit petaninya. Karena itu kita di Komisi IV kita berikan coba membuka data. Data yang final yang serupa baik itu oleh BPS, dipunyai Kementan, data dipunyai Bulog, data yang dipunyai Bappenas badan pangan nasional, membuka, gabungkan. Perlu tidak kita impor, ucapnya masih lumayan. Perlu tidak kita impor. Yang perlu untuk kita harga beras konstan, petaninya dapat untung. Ini semua perlu dipelajari,” tegasnya.

Tetapi, Djarot kembalikan kembali ke Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apa perlu beberapa menterinya ditukar. Termasuk kesempatan partai yang belum masuk kabinet dibawa tergabung.

“Wah jika itu masalahnya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hargai kita menghargai kita beri peluang ke Pak Jokowi untuk lakukan penilaian lengkap pada kabinet. Apa perlu reshuffle atau mungkin tidak. Itu juga untuk kebutuhan negara dan bangsa dan rakyat Indonesia,” tutur Djarot

Nasdem: Reshuffle Hak Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka peluang ada reshuffle atau pembongkaran kabinet. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat minta Jokowi menilai dua menterinya, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Ke-2 menteri itu sebagai politisi Partai NasDem. Berkaitan ini, Wakil Sekjen Partai Nasem Hermawi Taslim memperjelas, jika reshuffle ialah hak mutlak presiden.

“Reshuffle kan memang hak prerogatif presiden yang ditata dalam UUD 45, yang dapat dipakai oleh presiden sama sesuai hasil penilaiannya . Maka ya seluruh pihak terhitung Nasdem harus menghargai konstitusi,” kata Hermawi saat diverifikasi,

Ia mengingati, pembongkaran kabinet bukan masalah parpol (partai politik) mana saja. Maka dari itu, dia tidak ingin menyikapi saran Djarot.

“Kan yang punyai hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu . Maka saya tidak ingin komentar masalah partai,” bebernya.

Menurut Hermawi, Nasdem akan menghargai keputusan Jokowi, apa saja hasilnya berkaitan pembongkaran kabinet.

“Presiden tentu lebih tahu yang terbaik buat Indonesia, jadi apa saja keputusan presiden, partilah itu yang terbaik buat bangsa ini. Kita harus menghargainya,” ujarnya.

About admin

Check Also

Pertemuan dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Ajukan pertanyaan Sumber Ongkos Pembangunan IKN

Pertemuan dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Ajukan pertanyaan Sumber Ongkos Pembangunan IKN Anggota Komisi XI …