Teknojago.com Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
KPK Dorong Alih bentuk Digital Supaya Urus Ijin Tidak Perlu Uang Pelicin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada banyak pelaku yang menyulitkan pemberian ijin. Ijin dapat dipermudahkan bila ada orang dalam atau jaringan dan siap memberi uang pelicin.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengharap dengan kondisi itu Indonesia selekasnya mengaplikasikan mekanisme digital.
“Di industri yang operasinya belum manfaatkan digitalisasi, rerata ijinnya harus ada jaringan, yang banyak perlukan privilege, perlu suap, perlu gratifikasi,” tutur Ghufron dalam penjelasannya.
Ghufron belum siap memaparkan industri yang sering mainkan beberapa cara kotor untuk memuluskan hal pemberian izin. Tetapi, ia menjelaskan, alih bentuk digital akan meminimalisasi sikap koruptif itu.
“Alih bentuk digital keinginannya menangani masalah itu, agar bebas dari korupsi,” kata Ghufron.
Ghufron memberikan contoh kesuksesan alih bentuk digital. Menurutnya, pihaknya sukses menggerakkan utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terpadu secara digital untuk tingkatkan ketepatan yang menerima bantuan sosial (bantuan sosial).
Dengan demikian, katanya, penyaluran bantuan dengan yang menerima double atau salah target semakin menyusut.
“Di titik berikut digitalisasi menggerakkan kita, supaya tidak ada duplikasi data yang menerima bantuan, yang menyebabkan tidak efektif, tidak efisien. Tidak mungkin kembali ada proses atau data yang dituding,” sebut Ghufron.
KPK Dorong Alih bentuk Digital
Maka dari itu, KPK menggerakkan tiap instansi lakukan perubahan digital dalam memberi servis ke warga supaya makin efisien, efektif, dan menahan berlangsungnya korupsi.
“Alih bentuk yang sekarang ini telah di zaman 4.0, keinginannya memberikan elastisitas dan aksesbilitas service ke warga, dimanapun, kapan pun. Potong proses panjang dalam servis, simplifikasi yang substantif saja, karena itu fraud, manipulasi korupsi makin sedikit,” tutur Ghufron.
