KSP Masalah Alsintan Madiun: Produsen Dalam Negeri Harus Masih tetap Menjaga Kualitas
Masalah pembelian alat mesin pertanian atau alsintan merek ZAGAA mendapatkan tanggapan dari Istana. Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (purn.) Moeldoko benarkan ada komunikasi di antara Presiden Joko Widodo dengan Agus Zamroni, produsen alat pertanian di Madiun, Jawa Timur itu pada Maret, 2015.
Bahkan juga waktu itu Presiden bertanya apa barang itu telah masuk ke e-katalog, hingga gampang dijangkau. “Ini sebagai sisi dari loyalitas pemerintahan untuk beli produk dalam negeri. Presiden memberikan keringanan untuk beberapa produsen lokal jual barangnya ke instansi pemerintahan lewat e-katalog, hingga dapat dilaksanakan tanpa tender,” kata Moeldoko di komplek istana,
Waktu itu Presiden menggerakkan produk lokal merek ZAGAA tingkatkan kemampuan produksinya mesin panen (mini combine harvester) sampai 1.000 unit. Bahkan juga bila pebisnis alami kesusahan pendanaan, perbankan disuruh dapat menolong. “Permintaan Presiden ini segera dilakukan tindakan Menteri Pertanian dan faksi berkaitan yang lain, terhitung perbankan,” lanjut Moeldoko.
Kementan mengatakan telah ada peruntukan anggaran mesin panen produksi dalam negeri dari beragam merek, terhitung ZAGAA. Produsen ZAAGA mengatakan jika sekitar 70 unit produk mereka telah dibeli Kementan dan dialokasikan ke petani. Permasalahannya, petani pengguna alat itu sampaikan saran.
“Rupanya traktor itu keadaannya belum optimal seperti standard yang diharap petani. Disamping itu, petani pemakai sampaikan ada permasalahan service purna jual. Saat terjadi kerusakan spare part pengganti susah didapat,” kata Moeldoko menerangkan.
TKDN
Pada waktu lain, Direktur Pelindungan Tanaman Pangan di Kementerian Pertanian, Mohammad Takdir Mulyadi, memberi keterangan seirama. Sama sesuai instruksi Presiden, Kementerian Pertanian memakai produk dengan TKDN (Tingkat Elemen Dalam Negeri) yang tinggi. Tidak cuma produk pabrikasi dari Madiun, produk lokal yang lain jadi perhatian.
“Kami telah beli produknya berbentuk combine harvester kecil lewat anggaran APBD Jawa timur dan anggaran Ditjen Tanaman Pangan di propinsi,” kata Mulyadi. Lewat dana TP Propinsi (Tugas Pembantuan, Dana APBN yang dilaksanakan daerah/Propinsi) membagikan pembelian 400 unit combine kecil, pada 2015.
Tahun selanjutnya, Kementan lewat dana TP Propinsi membagikan pembelian 600 unit combine kecil. “Tapi produk yang dibeli tidak semuanya merek itu. Karena keputusan produk yang mana dibeli benar-benar bergantung di hasil survei tim propinsi, dan anggaran pemerintahan yang terbatas,” kata Mulyadi.
Proses Pembelian
Deputi III Kepala Staff Kepresidenan, Edy Priyono menerangkan, jika pada proses berbelanja barang, harus lewat pemikiran yang ketat karena memakai dana APBN. Dalam pembelanjaannya ada faktor kontrol dari BPK dan BPKP.
“Karena masih diketemukan beberapa protes dari pemakai barang ini, hingga Kementan tidak berani meneruskan pembeliannya,” kata Deputi KSP yang mengepalai bidang masalah ekonomi dan pertanian ini.
Menurut dia, pada keadaan begitu, bila pemerintahan nekad meneruskan, walau sebenarnya telah dijumpai ada protes, karena itu pembelanjaan itu menjadi penemuan.
Selanjutnya Moeldoko sampaikan, jika Presiden benar-benar memberikan dukungan usaha UMKM. “Dalam seringkali sidang kabinet atau rapat bersama kepala daerah, Presiden minta prioritas APBN dan APBD dibelanjakan untuk produk barang dalam negeri,” kata Panglima TNI (2013-2015) ini. Karena itu Moeldoko mengharap supaya produsen dalam negeri terhitung Agus Zamroni dapat tingkatkan kualitas produknya untuk penuhi keinginan petani.