Mahfud MD Masalah Tuntutan Ferdy Sambo ke Jokowi: Itu Gimik Saja

Mahfud MD Masalah Tuntutan Ferdy Sambo ke Jokowi: Itu Gimik Saja

Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md memandang tuntutan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hanya sisi dari gimik.

Ia menjelaskan perlakuan Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (keppres) pemberhentian Ferdy Sambo telah berdasar hukum administrasi.

“Menurut saya itu gimmick saja. Telah usai kok dan itu hukum administrasi, bukan hukum pidana. perlakuan presiden hukum administrasi,” kata Mahfud ke reporter di Istana Kepresidenan Jakarta,

Ia minta supaya semua pihak konsentrasi pada persidangan pembunuhan Brigadir J, di mana Ferdy Sambo menjadi satu diantara tersangka. Mahfud menyebutkan tuntutan Ferdy Sambo sebagai wujud mengaburkan permasalahan pembunuhan Brigadir J.

“Ia telah menjelaskan, apa saja keputusan banding saya terima, kok saat ini tidak,” katanya.

“Telah lah itu ingin mengaburkan permasalahan kasusnya, kita konsentrasi ke situ,” ikat Mahfud.

Awalnya, Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Benar, jika kami sebagai Kuasa Hukum Saudara Ferdy Sambo ajukan tuntutan ke PTUN,” kata Penasihat Hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis dalam penjelasannya,

Pemikiran Tuntutan

Tuntutan yang tercatat bernomor 476/G/2022/PTUN.JKT ikut mempermasalahkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 mengenai Penghentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022.

“Kami sudah lakukan pemikiran yang cukup dan jeli dan memerhatikan ruangan hukum yang ada untuk client kami agar bisa ajukan tuntutan berkaitan keputusan PTDH yang dijatuhkan ke client kami,” tutur Arman.

Adapun, Arman memandang jika cara tuntutan ini ialah hal umum sebagai hak masyarakat negara yang sudah ditata sama sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan menimbang beberapa faktor tehnis dalam melontarkan tuntutan ini, salah satunya perolehan performa Ferdy Sambo sepanjang jadi anggota Polri. Sudah dengan mahir melakukan tugas, kuasa, dan kewajiban sebagai anggota Polri.

“Bisa ditunjukkan dengan dedikasi dan servis yang sudah dilakukan oleh client kami ke warga Indonesia. Atas perolehan itu, Bapak Ferdy Sambo sudah terima sekitaran 11 Pertanda Kehormatan dari pimpinan Polri,” terang Arman.

About admin

Check Also

Perbandingan dengan Orba, Mahfud: Dahulu, Jika Calonnya Bukan Pak Harto, Diamankan!

Perbandingan dengan Orba, Mahfud: Dahulu, Jika Calonnya Bukan Pak Harto, Diamankan!

Perbandingan dengan Orba, Mahfud: Dahulu, Jika Calonnya Bukan Pak Harto, Diamankan! Menteri Koordinator Sektor Politik, …