Pimpinan Pengganti Jokowi Harus Dapat Meneruskan Peraturan Hilirisasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi larang export mineral mentah berbentuk bijih bauksit, di yang mana diprioritaskan dengan larangan nikel yang selanjutnya ditanggapi membuat negara lain panas.
Ini hanya dilaksanakan dengan kemauan pemerintahan lakukan hilirisasi.
Disebutkan, peraturan ini akan bawa nilai positif. Misalkan buka lapangan kerja sampai amankan sumber daya alam Indonesia dari ekspolitasi pihak asing.
“Positif pada tenaga kerja, positif pada daya saing Indonesia, positif dalam soal pengamanan Sumber Daya Alam Indonesia yang jauh lebih bagus dalam makna tidak dieksplorasi besar,” kata pemerhati peraturan khalayak Trubus Rahadiansyah,”.
Menurutnya, dengan hilirisasi kita tidak terus-terusan mengimpor bahan mentah, yang membuat Indonesia tidak bersaing di bagian ekonomi.
“Menurut saya secara berpikiran ini (hilirisasi) benar ada perkembangan,” terang Trubus.
Karenanya, perlu stabilitas pada hilirisasi ini. Terutama untuk sosok pimpinan selanjutnya, pengganti Presiden Jokowi.
Nach permasalahannya kelak peraturan ini apa stabil dilanjutkan oleh pimpinan selanjutnya yang menjadi permasalahan demikian. Jika ini kelak tidak dapat dilanjutkan oleh pimpinan selanjutnya apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini bisa menjadi melawan produktif jadi bumerang kita kelak,” ujarnya.
Keinginan Jokowi
Awalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik beberapa menteri yang selalu menghadap saat ada permasalahan. Kebalikannya, saat beberapa menteri suka tidak ajak dianya.
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam Seminar Outlook Ekonomi Indonesia 2023 dengan topik “Resiliensi Ekonomi Lewat Alih bentuk Sistematis” di Jakarta.
“Jika yang permasalahan, yang masalah, menteri-menteri itu perlu menghadap saya. Tetapi yang enak-enak, seperti kemarin nyanyi-nyanyi, makan-makan, tak pernah ajak saya,” tutur Jokowi.
Dalam peluang itu, Jokowi memperjelas keutamaan hilirisasi dan energi hijau dalam menggerakkan ekonomi.
Di depan, pihaknya telah minta ke korps-nya supaya taktik hilirisasi ini harus dibikin dalam sebuah ekosistem besar yang disokong oleh energi hijau yang murah.
“Energi hijaunya harus murah. kuncinya di sana jika ada energi hijau selanjutnya harga masih USD 12 sen 8 sen ya buat apa? Karena yang bernama hydropower harusnya, contoh di Sungai Kayan, Sungai Mambramo misalkan, hitung-hitungan yang saya gunakan, kalkulator yang saya gunakan, tidak tahu kemungkinan berlainan dengan kalkulator yang bapak dan ibu gunakan, dapat capai harga USD 2-4 sen, yang jauh di bawah batu bara. Jika sungai-sungai lainnya kita kerjakan hal yang sama, berikut sebenarnya kemampuan besar kita,” terang Jokowi.
Jokowi memperjelas hilirisasi dan energi hijau sebagai dua kemampuan Indonesia yang perlu terus disokong oleh penerapan yang bagus.