Teknojago.com Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
Signal “Reshuffle” Cabinet yang Ada Sesudah Nasdem Capreskan Anies Baswedan
Signal pembongkaran cabinet atau reshuffle kembali dikatakan Presiden Joko Widodo, sesudah Partai Nasdem dengan cara resmi mengangkat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres pada Penyeleksian Presiden (Pemilihan presiden) 2024.
Signal ini juga memperoleh support dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai Jokowi bernaung yang jadi kendaraan politiknya pada Pemilihan presiden 2014 dan 2019 lalu.
Walau sudah melemparkan signal itu, Presiden belum secara tegas sampaikan kapan dan siapa nanti menteri yang hendak dicabut dari bangku kedudukannya. Terhitung, siapa nanti yang hendak gantikan.
“Gagasan ada selalu. Penerapan kelak ditetapkan,” singkat Jokowi saat jawab pertanyaan reporter saat mengevaluasi lokasi project Kereta Cepat Jakarta Bandung yang ada di Tegalluar, Jawa Barat.
Dijumpai, ada tiga kader Nasdem yang sekarang ini duduk di bangku menteri, yakni Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate yang memegang sebagai Menteri Komunikasi dan Info (Menkominfo).
Lalu, ada Siti Nurbaya Bakar yang memegang sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Syahrul Yasin Limpo yang memegang sebagai Menteri Pertanian.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan dukungan gagasan Jokowi yang ingin mengubah cabinetnya.
Menurut dia, pemerintahan memerlukan support yang kompak dan setia dari beberapa menterinya untuk menuntaskan beragam masalah warga. “Apa yang dikatakan Pak Jokowi sangatlah baik, karenanya hak prerogatif dari Presiden,” kata Hasto saat dijumpai di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta.
Dia juga mengharap pembongkaran cabinet ini akan membuat performa susunan pemerintah Jokowi-Ma’ruf di depan makin positif. Khususnya, dalam hadapi Pemilu 2024.
“Agar kelak di Pemilu 2024 pada keadaan sense of happiness yang tinggi karena cabinet sekarang ini sudah capai beberapa prestasi yang tinggi dalam pikirkan rakyatnya,” kata Hasto.
Dalam pada itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Penilaianon (IPO) Dedi Kurnia Sah memandang, tidak seharusnya Presiden mengikuti kemauan elite politik saat lakukan pembongkaran cabinet.
Masalahnya pembongkaran cabinet sebagai domain Presiden. Melihat dari pengakuan Hasto, menurut Dedi, hal tersebut malah cuma memperkeruhkan keadaan, tidak produktif, dan kental atas nuansa pembelaan.
“Semestinya Presiden tidak mengikuti tekad elite politik menendang Nasdem, jikapun reshuffle dibutuhkan bukan lantaran factor pengusungan Anies oleh Nasdem,” kata Dedi.
Lepas ada pemikiran politik yang sudah dilakukan Jokowi, dia memandang, sekarang ini ada kemelut di intern konsolidasi khususnya kekuatiran jika Anies turut pada kontestasi nasional kedepan.
Ditambah, jika bekas Menteri Pengajaran dan Kebudayaan itu mempunyai peluang besar untuk memenangi kontestasi 5 tahun sekali itu.
“Karena Anies jadi lebih terkenal pasca-dideklarasikan Nasdem, bukan mustahil partai penunjang pemerintahan dirundung kekuatiran, dan untuk tekan manuver Nasdem, bisa jadi saran reshuffle itu ada,” katanya.
Di lain sisi, Johnny pastikan jika partainya tetap memberikan dukungan pemerintah Jokowi-Ma’ruf sampai usai periode kedudukannya pada 2024.
“Sikap itu yang perlu dilaksanakan sebagai bentuk tanggung-jawab dan stabilitas partai konsolidasi pemerintah Cabinet Indonesia Maju,” kata Johnny
Johnny menjelaskan, reshuffle cabinet seutuhnya jadi hak preorgatif presiden. Wewenang itu ditanggung oleh konstitusi dan selalu harus disegani.
Tetapi, ia percaya jika Jokowi tetap mandiri dalam memutuskan, tidak kecuali masalah reshuffle. “Pak Presiden selalu mandiri dalam memutuskan, tidak dikuasai terhitung oleh teman dekat-sahabat sukarelawan,” tutur Menkominfo itu.
