Temui Pemilu 2024, Kemenkominfo Atur Tutorial Temui Fake News dan Disinformasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melangsungkan workshop pengaturan pendoman untuk menahan penebaran informasi palsu dan disinformasi di beberapa negara anggota Federasi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Direktur Jenderal Info dan Komunikasi Khalayak (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan, faksinya ajukan seperti ide ke Sekretariat ASEAN untuk membuat tutorial mengatasi informasi palsu dan disinformasi.
Kemenkominfo ajukan proposal Sub-Committee on Information (SCI) dengan judul “Guideline Development on Manajemen of Government Information for Combating Fake News and Disinformation in the Media”.
Proposal itu disongsong Sekretariat ASEAN dan ditetapkan pada tatap muka the 56th Rapat of the ASEAN Committee on Culture and Information (COCI-56) pada 8 September 2021.
“Maknanya proposal itu memperoleh support dana dari ASEAN Cultural Fund (ACF),” ucapnya dalam pertemuan jurnalis Ajang ke-56 ASEAN COCI, Kamis (2/3/2023).
Usman menjelaskan, beberapa negara ASEAN berasa memerlukan tutorial bersama yang dapat diaplikasikan di semua beberapa negara untuk melawan fake news dan disinformasi.
Menurut dia, fake news dan disinformasi sebagai rintangan semua negara, baik yang tergabung dengan ASEAN maupun tidak.
“Ini penting untuk kita untuk membuat satu tutorial berdasar karakter di masing-masing negara. Ini hari ini ialah workshop untuk memperdalam tutorial itu,” ucapnya dalam tayangan jurnalis, Jumat (3/3/2023).
Usman menjelaskan, workshop tersebutjuga jadi sisi dari cara Kemenkominfo untuk hadapi Penyeleksian Umum (Pemilu) 2024.
Karena, pada pemilu awalnya beredar banyak disinformasi dan fake news. Faksinya akan sampaikan penyiapan Indonesia dalam hadapi Pemilu 2024.
“Jadi sesudah share pengalaman dengan negara ASEAN akan membuat tutorialnya. Menurut hasil Demokrasi Komunitas bulan Desember 2022, pemicu rusaknya demokrasi ialah disinformasi di sosial media. Maka dari itu penting untuk kita untuk address,” katanya.
Disamping itu, Kemenkominfo akan share pengalaman dengan beberapa negara ASEAN dalam hadapi fake news dan disinformasi dengan belajar dari Pemilu 2019.
Usman menerangkan, Indonesia banyak memperoleh gempuran digital yang bau politik pada Pemilu 2019.
“Tutorial yang dibuat akan jadi tutorial Kemenkominfo dalam hadapi Pemilu 2024. Meskipun tidak ada ketentuannya, yang bernama tutorial akan dipakai hingga Indonesia jadi global,” ucapnya.
Selainnya dipakai untuk penyiapan untuk pemilu 2024, tutorial itu hadapi di bagian lain seperti kesehatan. Sudah diketahui, Indonesia terserang banyak informasi palsu saat hadapi wabah Covid-19.
“Sebetulnya disinformasi di bagian kesehatan yang terbanyak menebar di dunia. Seterusnya baru rumor yang bau politik, tapi tidak sebesar kesehatan . Maka kami akan share pengalaman dalam aktivitas ini,” bebernya.
Adapun workshop membuat tutorial mengatasi dinformasi dan informasi palsu itu diinisiasi Direktorat Jenderal Info dan Komunikasi Khalayak (Ditjen IKP) Kemkominfo dan Pusat Kelembagaan Internasional (Puski).
Usman menjelaskan, saat sebelum lakukan pengaturan document itu, Kemenkominfo sudah lakukan survey yang diisi lewat vokal poin (perwakilan) masing-masing negara Asean.
Survey itu mempunyai tujuan kumpulkan bahan dan tehnis pengaturan gabungan fake news dan disinformasi.
Ia mengatakan, semua beberapa negara Asean datang pada workshop ini kali untuk membedah dan memperdalam tutorial yang sudah diatur.
Workshop itu hasilkan draft guideline yang hendak diulas dan ditingkatkan negara anggota Asean di Jakarta pada Kamis-Jumat, 2-3 Maret 2023.
Tatap muka yang diadakan dalam pola hibrida di Hotel Borobudur itu didatangi perwakilan dari Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.
Untuk dipahami, workshop itu sebagai serangkaian keketuaan Indonesia di Asean tahun 2023.